TITIK NOL PENEGAKAN HUKUM INDONESIA Jilid 2

Titik Nol Penegakan Hukum Indonesia: Membangun Paradigma Baru Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Jilid 2 hadir sebagai kelanjutan dari pemikiran mengenai pembaruan penegakan hukum Indonesia. Jika Jilid 1 menitikberatkan pada refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam sistem penegakan hukum, maka Jilid 2 memperluas pembahasan pada penguatan konsep, praktik, dan orientasi penegakan hukum yang lebih responsif, adaptif, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Buku ini membahas tantangan penegakan hukum di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika politik, dan transformasi ekonomi yang semakin kompleks. Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian aturan, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif, melindungi martabat manusia, memperkuat integritas kelembagaan, serta membangun kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif ini, Pancasila ditempatkan sebagai landasan nilai yang menjiwai seluruh proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum di Indonesia.

Melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan sosial, buku ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dibangun melalui keterpaduan antara norma hukum, institusi, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat. Konsep “titik nol” tidak dimaknai sebagai penghapusan terhadap sistem hukum yang ada, melainkan sebagai ruang refleksi untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan mengembangkan arah baru penegakan hukum yang lebih berkeadilan, berintegritas, dan sesuai dengan tujuan negara hukum.

Sebagai bagian lanjutan dari rangkaian pemikiran pembaruan hukum nasional, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, aparatur penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Melalui gagasan yang kritis dan konstruktif, buku ini mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum Indonesia yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga humanis, demokratis, dan berorientasi pada keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.