TEORI SCIENTIFIC SUBSTANTIVE EVIDENCE HASIHOLAN SIHALOHO

Buku “Teori Scientific Substantive Evidence Hasiholan Sihaloho: Rekonstruksi Pembuktian Pidana Berbasis Scientific Evidence: Membangun Keadilan Substantif dalam Negara Hukum Pancasila” membahas lahirnya paradigma baru dalam sistem pembuktian pidana. Teori ini hadir untuk menjawab persoalan mengenai adanya kemungkinan perbedaan antara kebenaran hukum dan kebenaran faktual. Pembuktian yang hanya bertumpu pada alat bukti formal, kesaksian, pengakuan, dan keyakinan hakim dinilai belum selalu mampu mencegah kesalahan penghukuman. Keterbatasan ingatan, persepsi, tekanan psikologis, dan subjektivitas manusia menunjukkan bahwa pembuktian pidana perlu diarahkan pada pencarian kebenaran yang sah, rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teori Scientific Substantive Evidence Hasiholan Sihaloho menempatkan bukti ilmiah sebagai unsur penting dalam menghadapi kejahatan modern, seperti kejahatan digital, korupsi, pencucian uang, kejahatan korporasi, dan tindak pidana berbasis teknologi. Bukti berupa DNA, data elektronik, metadata, transaksi keuangan, kecerdasan buatan, dan hasil analisis forensik harus diperiksa melalui metode yang valid, reliabel, objektif, dan dapat diuji. Meskipun demikian, teori ini tidak menggantikan peran hakim dengan teknologi. Hakim tetap berperan utama dalam menilai hubungan antara bukti, fakta, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Ilmu pengetahuan digunakan untuk memperkuat dasar rasional keyakinan hakim agar putusan tidak hanya dibangun berdasarkan intuisi atau keyakinan subjektif.

Dalam kerangka Negara Hukum Pancasila, teori ini dibangun melalui lima fondasi utama, yaitu legal validity, scientific reliability, rational judicial conviction, human dignity protection, dan substantive justice. Kelima fondasi tersebut menegaskan bahwa bukti harus diperoleh secara sah, dapat dipercaya secara ilmiah, dinilai melalui penalaran hakim yang rasional, melindungi martabat manusia, serta mengarah pada keadilan substantif. Teori Scientific Substantive Evidence tidak menghapus sistem pembuktian yang telah berlaku, tetapi merekonstruksinya dengan mempertemukan hukum, ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan nilai-nilai Pancasila. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa negara hanya menjatuhkan pidana kepada orang yang benar-benar terbukti bersalah melalui proses yang sah, ilmiah, manusiawi, dan berkeadilan.