REKONSTRUKSI STANDARDISASI VISUM ET REPERTUM

Rekonstruksi Standardisasi Visum et Repertum: Instrumen Pembuktian Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Keadilan dan Efektivitas Penegakan Hukum membahas peran strategis Visum et Repertum dalam pembuktian perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga mencakup aspek medis, forensik, psikologis, sosial, dan kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, pembuktian yang objektif menjadi bagian penting untuk mengungkap fakta dan mendukung proses peradilan.

Dalam praktiknya, penggunaan Visum et Repertum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari standardisasi pemeriksaan, kualitas dan kelengkapan dokumentasi, karakteristik temuan medis, hingga keterkaitan antara temuan medis dengan kebutuhan pembuktian hukum. Perbedaan pemahaman dan praktik tersebut dapat memengaruhi optimalisasi fungsi Visum et Repertum sebagai salah satu instrumen dalam sistem pembuktian perkara kekerasan seksual.

Buku ini menawarkan gagasan rekonstruksi standardisasi Visum et Repertum dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan kedokteran forensik serta menempatkan keadilan, efektivitas penegakan hukum, objektivitas pemeriksaan, dan perlindungan korban sebagai orientasi utama. Visum et Repertum tidak dipandang semata-mata sebagai dokumen medis, tetapi sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Standardisasi yang lebih jelas, sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan mampu memperkuat kualitas informasi medis-forensik dalam proses hukum.

Buku ini hadir sebagai referensi bagi akademisi, mahasiswa, penegak hukum, dokter dan tenaga kesehatan, pemeriksa forensik, pendamping korban, pemerhati perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual. Melalui gagasan yang ditawarkan, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia sekaligus mendorong terwujudnya sistem pembuktian kekerasan seksual yang lebih objektif, efektif, berkeadilan, dan mampu memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.