Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pilar demokrasi Indonesia, sebuah mekanisme kompleks yang diatur oleh kerangka hukum yang dinamis. Buku ajar “HUKUM PEMILU & PILKADA LANGSUNG” hadir sebagai panduan komprehensif untuk membedah anatomi hukum yang menopang proses elektoral di Indonesia.

Buku ini memetakan perjalanan hukum pemilu secara sistematis. Dimulai dari pengenalan konsep dasar pemilu dan demokrasi, pembaca diajak menelusuri sejarah pemilu dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi yang melahirkan pemilu presiden dan pilkada langsung. Pembahasan berlanjut ke inti persoalan, yaitu arsitektur hukum pemilu yang mencakup UUD 1945, UU Pemilu, UU Pilkada, hingga peraturan teknis KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, buku ini memperkenalkan para aktor utama: penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dan berbagai jenis peserta pemilu. Pembaca kemudian dibawa ke “ruang mesin” pemilu untuk memahami aspek krusial seperti hak pilih, sistem pemilu (proporsional terbuka dan metode Sainte-Laguë), serta alur tahapan penyelenggaraan dari kampanye hingga rekapitulasi suara.

Karena pemilu tak lepas dari konflik, buku ini mendedikasikan bagian penting untuk membahas penegakan hukum, mulai dari pelanggaran dan tindak pidana pemilu hingga mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu, PTUN, dan puncaknya, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai penutup, buku ini menatap ke depan dengan membahas isu-isu kontemporer, seperti wacana e-voting, penyederhanaan pemilu serentak, reformasi pendanaan politik, dan evaluasi penegakan hukum. Dilengkapi analisis, studi kasus, dan soal evaluasi, buku ini menjadi rujukan esensial bagi mahasiswa, praktisi, dan siapa saja yang ingin memahami secara utuh bagaimana hukum membentuk dan menjaga demokrasi elektoral Indonesia.