Buku ini mengupas problematika kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui forum arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Salah satu isu utama yang dikaji adalah terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar arbitrase, seperti prinsip final dan mengikat (final and binding), prinsip kewenangan arbitrase, serta prinsip pembatasan waktu penyelesaian. Ketidaktegasan dalam penerapan prinsip ini menyebabkan putusan BPSK yang semestinya tidak dapat diganggu gugat justru dapat diajukan keberatan ke pengadilan, sehingga mereduksi otoritas arbitrase dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Kontradiksi antara prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural menjadi sorotan penting dalam buku ini. Di satu sisi, finalitas putusan harus dijaga demi stabilitas hukum dan penghormatan terhadap mekanisme arbitrase. Namun di sisi lain, hak konsumen untuk memperoleh keadilan prosedural membuka peluang untuk mengajukan keberatan. Ambiguitas makna “final” dalam konteks putusan BPSK menunjukkan kebutuhan mendesak akan klarifikasi hukum agar sistem penyelesaian sengketa konsumen lebih kuat dan terpercaya.

Sebagai solusi, buku ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum, termasuk revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pembentukan Peradilan Khusus Perlindungan Konsumen. Dengan merujuk pada praktik arbitrase internasional dan prinsip finalitas putusan Mahkamah Konstitusi, sistem penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia perlu dibangun di atas fondasi kepastian hukum yang kokoh dan konsisten, sehingga hak-hak konsumen terlindungi secara adil, efisien, dan berwibawa.