Apakah sistem peradilan perpajakan kita telah sungguh-sungguh menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum ketika wajib pajak berhadapan dengan superioritas otoritas fiskus yang memegang privilese administratif? Sengketa pajak pada hakikatnya bukan sekadar perdebatan angka pembukuan belaka, melainkan arena pertarungan doktrin hukum formil, keabsahan wewenang penetapan, dan ketangkasan pembuktian yuridis yang sangat ketat. Di tengah transformasi kelembagaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menata ulang posisi Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, penguasaan hukum acara menjadi instrumen paling krusial guna mencegah kesewenang-wenangan negara sekaligus menegakkan keadilan fiskal.

Karya ini membedah anatomi litigasi sengketa perpajakan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Mengusung metode ‘Konsep → Contoh → Implikasi’, pembaca dibimbing menelusuri batas yurisdiksi absolut dan relatif, formalitas pengajuan surat banding serta gugatan, strategi pembuktian dokumen versus dalil pemeriksa pajak, hingga eksekusi putusan dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Seluruh materi diikat oleh studi kasus faktual dan analisis yurisprudensi terpilih yang menyingkap realitas perdebatan di ruang sidang secara gamblang.

Disusun dengan ketajaman akademis dan sentuhan aplikatif, buku ini menjadi referensi esensial bagi mahasiswa sarjana hukum, calon advokat perpajakan, konsultan, hakim, maupun praktisi bisnis yang menghendaki panduan navigasi litigasi perpajakan yang otoritatif dan kontekstual di Indonesia.