PANCASILA LAW – HUKUM PIDANA

Buku PANCASILA LAW – HUKUM PIDANA: Membangun Teori Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Nilai Kemanusiaan, Keadilan, dan Keseimbangan Pancasila membahas kebutuhan membangun sistem hukum pidana Indonesia yang berakar pada nilai, budaya, dan cita hukum bangsa. Sistem hukum pidana Indonesia selama ini masih dipengaruhi oleh paradigma hukum kolonial, baik dalam konsep pertanggungjawaban, orientasi pemidanaan, maupun hubungan antara negara dan warga negara. Karena itu, pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan, tetapi juga harus mencakup pembaruan teori, asas, pola pikir, dan budaya hukum berdasarkan Pancasila.

Buku ini menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan sebagai landasan utama hukum pidana nasional. Nilai kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap martabat serta hak korban dan pelaku. Nilai keadilan menghendaki proses hukum yang tidak diskriminatif, proporsional, dan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta kondisi para pihak. Sementara itu, nilai keseimbangan diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat, perlindungan dan penindakan, kepastian hukum dan keadilan substantif, serta kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam merumuskan tindak pidana, menentukan pertanggungjawaban, menjatuhkan sanksi, dan memulihkan hubungan sosial.

Selain membahas dasar filosofis hukum pidana, buku ini mengkaji pemidanaan, keadilan restoratif, alternatif pidana penjara, pertanggungjawaban korporasi, perkembangan kejahatan modern, serta pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum. Hukum pidana harus digunakan secara terbatas sebagai sarana terakhir dan tidak dijadikan jawaban bagi seluruh persoalan sosial. Melalui pendekatan yang rasional, manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan, buku ini menawarkan arah pembangunan hukum pidana nasional yang mampu melindungi masyarakat, menjamin hak korban, mempertanggungjawabkan kesalahan pelaku, membatasi kekuasaan negara, serta mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila.