HENTIKAN DOMINASI PIDANA ATAS KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA

Buku “Hentikan Dominasi Pidana atas Kebijakan Administrasi Negara: Tegakkan Benteng Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” membahas hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kecenderungan penegakan hukum yang menarik keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan ke dalam ranah pidana.

Penulis menyoroti pentingnya membedakan kesalahan administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana. Perbedaan tersebut diperlukan agar upaya pemberantasan penyimpangan kewenangan tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi aparatur pemerintahan yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditempatkan sebagai instrumen penting dalam pemeriksaan dan penyelesaian persoalan kebijakan melalui mekanisme administrasi. Setiap dugaan kesalahan dalam kebijakan pemerintahan perlu dianalisis berdasarkan karakteristik hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip kepastian hukum, serta batas kewenangan pejabat pemerintahan.

Dengan pembahasan yang komprehensif, buku ini menawarkan pemahaman yang lebih proporsional mengenai batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana. Buku ini layak menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintahan, mahasiswa, dan pembaca yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.