Buku Ultimum Remedium “Yang Terabaikan”: Dominasi Pendekatan Pidana Atas Kebijakan Administrasi Negara hadir sebagai kajian kritis mengenai kecenderungan modern dalam penerapan hukum pidana yang sering menyingkirkan peran kebijakan administratif dan alternatif non-pidana. Buku ini menyoroti bagaimana pendekatan pidana, yang seharusnya bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir, justru mendominasi mekanisme penegakan hukum, sehingga prinsip proporsionalitas, etika, dan efektivitas administratif sering diabaikan.

Penulis menekankan bahwa hukuman pidana bukan sekadar alat kontrol sosial atau instrumen represif. Ketika diterapkan tanpa pertimbangan moral, kebijakan administratif, dan konteks sosial yang luas, hukuman pidana berpotensi menimbulkan ketidakadilan, memperburuk masalah sosial, dan menurunkan legitimasi negara. Pembaca diajak memahami bagaimana prinsip ultimum remedium dapat diterapkan dengan tepat, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Disusun secara sistematis, buku ini membahas sejarah, teori, dan praktik hukuman pidana, serta interaksi antara hukum pidana dan kebijakan administratif. Karya ini menjadi sumber refleksi dan dialog bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, mahasiswa, dan masyarakat luas, mendorong penerapan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pendekatan pidana dapat digunakan secara bijaksana, etis, dan berkeadaban, tanpa menutup alternatif administratif yang lebih manusiawi.